MICEPLUS.ID — Destinasi kelas dunia semacam Ibiza dan Mallorca menolak wisatawan asing yang kerap membuat onar. Wilayah-wilayah lain di Eropa memang sedang memilah-milah siapa yang boleh berlibur dan siapa yang tak boleh, terutama mereka yang suka merusak tatanan sosial setempat.
Sikap tersebut terlihat saat warga Kepulauan Canary, wilayah Spanyol, yang dekat dengan daratan Afrika, menggelar aksi protes pada April lalu. Warga membentangkan spanduk bertuliskan “Wisatawan: hormati tanah saya!”
Protes itu terjadi menjelang liburan musim panas, ketika kepaluan itu menerima lonjakan wisatawan. Protes serupa juga terjadi di Barcelona, Athena, Malaga, dan kota-kota padat turis lainnya di Eropa.
Warga Kepulauan Canary semakin menginginkan jenis wisatawan yang menghormati budaya dan alam setempat. Bukan wisatawan yang minum bir murah di pantai dan meninggalkan botol kosong mereka, bersama puntung rokok yang tertancap di pasir.
Saat ini, banyak destinasi di seluruh dunia yang semakin vokal mengenai jenis wisatawan yang mereka inginkan – dan jenis wisatawan yang tidak mereka inginkan. Mereka yang diharapkan adalah wisatawan yang menghabiskan uang di toko-toko lokal, meningkatkan perekonomian lokal dan berperilaku hormat. Tidak ada dalam daftar: wisatawan yang mabuk – seringkali warga Inggris – yang berperilaku buruk, tidak menghormati tradisi lokal, dan berdampak negatif terhadap kehidupan dan gaya hidup masyarakat setempat.
Menurut peneliti pariwisata dan profesor Universitas Aalborg, Carina Ren, selalu ada wisatawan yang berperilaku buruk; hanya saja jumlahnya sekarang lebih banyak dari sebelumnya, “Orang-orang yang berpindah selalu dipandang sebagai orang luar,” katanya.
“Kapan pun kami bepergian, selalu terjadi perjumpaan budaya di mana warga saling bertukar ide dan terjadi benturan budaya. Hal ini terjadi pada masa Grand Tour dan juga berlaku pada pariwisata massal. Namun kini sesuatu yang berbeda sedang terjadi akibat volume wisatawan. Mereka yang berperilaku lebih buruk – jumlahnya lebih banyak lagi.”
Tahun ini, pihak berwenang Barcelona mengambil langkah yang tidak biasa dengan menghapus rute bus dari Google Maps untuk menghentikan turis yang ikut naik bus. Lonjakan wisatawan yang menumpang bus itu, mengakibatkan penduduk lanjut usia tidak mendapat kursi.
Di Kepulauan Balearic Spanyol, yang terkenal dengan destinasi kehidupan malam seperti Ibiza dan Magaluf, pembatasan alkohol telah diberlakukan, sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas jalanan yang tidak teratur. Di Venesia, tarif wisata telah dinaikkan sebagai upaya membendung arus pengunjung yang tak ada habisnya. Dan Bali baru-baru ini mengumumkan retribusi pariwisata baru setelah serangkaian insiden, yang melibatkan pengunjung yang menodai pura dan berperilaku tidak sopan.
The World Travel and Tourism Council memperkirakan tahun 2024 akan menjadi tahun pemecahan rekor kunjungan pariwisata. Spanyol pada 2023 saja, menerima 85,1 juta wisatawan asing (naik 19% dibandingkan 2022), diperkirakan akan ada lebih banyak lagi pengunjung pada tahun 2024. Otoritas pariwisata menikmati lonjakan perjalanan yang menyeimbangkan keseimbangan setelah tahun-tahun pandemi yang sangat sulit. Namun – seperti yang ditunjukkan oleh suara-suara lokal – ledakan pariwisata tidak menguntungkan semua orang.
Pakar overtourism dan Direktur Magister Pariwisata Berkelanjutan dan Manajemen Perhotelan di Sekolah Bisnis Copenhagen, mengatakan persoalan utamanya adalah ke mana uang tersebut mengalir, bukan sekadar warga butuh wisatawan yang berkelakuan baik.
“Diskusinya bukan mengenai jenis wisatawan yang tepat, namun tentang memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat manfaat dari pariwisata,” kata Zenker, “Jika Anda melihat Kepulauan Canary, saya pernah membaca bahwa sepertiga penduduknya hidup di ambang kemiskinan.”
Pariwisata menawarkan pendapatan yang besar bagi pulau-pulau ini – tetapi untuk siapa? Saat ini, sebagian besar penduduk tidak mendapatkan manfaatnya. Uang hanya mengalir kepada sekelompok orang dan investor.
Ia menambahkan, jika warga umumnya bisa menikmati infrastruktur pariwisata, dengan harga uang lebih miring dibanding wisatawan asing, warga pun bisa hidup berdampingan dengan damai bersama para turis.
Bhutan telah memberlakukan pajak turis harian sejak tahun 2019, sebesar US$100 per hari, yang secara efektif berfungsi sebagai pengurangan volume kunjungan wisatawan dan lama kunjungan mereka, namun juga menghalangi turis yang memiliki anggaran rendah.
Pembatasan jumlah dan kapasitas pariwisata juga sedang diterapkan. Tahun ini Amsterdam mengumumkan keinginannya untuk mengontrol jumlah tempat tidur hotel yang tersedia di kota tersebut, dengan tidak lagi membangun hotel lagi. Dan sepertinya hotel lain akan mengikuti langkah tersebut.
